Home / EDUCATIONAL

Jumat, 25 September 2026 - 05:03 WIB

Prabowo Libatkan Ilmuwan dalam Pengelolaan Gambut Cegah Karhutla

JAKARTA|Atisinews.com – Presiden Prabowo Subianto memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keputusan tersebut disampaikan setelah Presiden menggelar diskusi bersama sejumlah akademisi, ilmuwan, peneliti, dan pejabat terkait di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan itu membahas persoalan karhutla yang berulang serta tata kelola dan pemanfaatan lahan gambut. Pemerintah menilai pengelolaan gambut perlu diperkuat dengan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, pemetaan, riset, serta masukan dari para ahli.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Prabowo meminta riset dan kajian mengenai gambut terus dilanjutkan. Pemetaan lahan juga akan dilakukan untuk mengelompokkan kawasan berdasarkan karakteristik dan kesesuaiannya, termasuk untuk budidaya tanaman, perikanan, serta pemanfaatan lainnya.

Baca Juga  Satpam Disiplin: Kunci Keamanan Dimulai dari Ketegasan Diri

Dalam pengelolaan tersebut, Prabowo juga mendorong keterlibatan masyarakat desa. Pendekatan Masyarakat Peduli Api (MPA) dinilai penting karena masyarakat yang berada paling dekat dengan kawasan rawan kebakaran dapat melakukan respons awal secara cepat. Pengetahuan, praktik baik, dan kearifan lokal juga diminta menjadi bagian dari pengelolaan gambut.

Brian menyebut para ilmuwan yang hadir dalam pertemuan sepakat bahwa pencegahan menjadi aspek penting dalam menangani karhutla gambut. Menurut masukan para ahli, pemadaman kebakaran gambut memiliki tantangan dan biaya yang besar sehingga upaya pencegahan perlu diperkuat sejak awal.

Baca Juga  Operasi Patuh 2026 Dimulai Hari Ini, Polisi Sasar 11 Pelanggaran Lalu Lintas

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan BPGMN nantinya berada langsung di bawah Presiden dan tidak berada di bawah Kementerian Kehutanan. Badan tersebut juga diarahkan tidak tumpang tindih dengan kementerian, dengan penguatan tenaga ilmuwan dan profesional dalam mendukung kebijakan pengelolaan gambut dan mangrove.

Pemerintah juga menyebut potensi lahan gambut Indonesia mencapai lebih dari 33 juta hektare yang perlu dikelola secara optimal dengan tetap memperhatikan karakteristik ekosistemnya. Melalui BPGMN, pengelolaan berbasis data, riset, pemetaan, serta keterlibatan masyarakat di tingkat desa diarahkan untuk berjalan beriringan dengan upaya pencegahan karhutla.***

Share :

Baca Juga

EDUCATIONAL

Ponpes Walisongo Jadi Momentum Cegah Bullying

EDUCATIONAL

BMKG Prediksi Puncak Musim Hujan Desember 2026–Februari 2027, Pemerintah Siaga Hadapi Banjir dan Longsor

EDUCATIONAL

Hari Pahlawan 2026: Semangat Kemerdekaan Diuji, Generasi Muda Menghadapi Tantangan Pekerjaan dan Kesejahteraan

EDUCATIONAL

Wayang Orang KUNTI Satukan Seni Budaya dan Kepedulian bagi Pejuang Kanker Payudara

EDUCATIONAL

Heningnya Gunung Padang Pecah oleh Kerlip Ratusan Kunang-Kunang Saat Meditasi PWI Jaya

EDUCATIONAL

UPNVJ–UiTM Malaysia Perkuat Kerja Sama Akademik, Enam Mahasiswa Ikuti Student Mobility

EDUCATIONAL

Jumar Bongkar Sisi Lain Perjalanan Wartawan

EDUCATIONAL

Sumpah Pemuda 2026, Ribuan Mahasiswa dan Santri Jatim Satukan Komitmen Jaga Persatuan